Operasi Patroli Laut Jaring Wallacea II Diresmikan, Bea Cukai Menegaskan Komitmen Mereka

by -36 Views

Upacara pelepasan Satuan Tugas (Satgas) Operasi Patroli Laut Jaring Wallacea II 2024 yang dilaksanakan di Dermaga Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Selasa (10/9). Foto: Dokumentasi Humas Bea Cukai

Operasi Patroli Laut Jaring Wallacea II 2024 resmi dibuka. Upacara pelepasan satuan tugas (satgas) operasi ini dilaksanakan di Dermaga Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar pada Selasa (10/9). Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), Kepala Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara), Kepala Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur (Kalbagtim). Selain itu juga hadir Kepala Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan (Kalbagsel), serta perwakilan dari Bea Cukai di Sulbagsel, Maluku, Papua, dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pusat Bea Cukai.

Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagsel Djaka Kusmartata mengungkapkan patroli laut adalah salah satu bentuk upaya Bea Cukai dalam menjalankan tugas sebagai community protector untuk melindungi masyarakat dari ancaman peredaran barang-barang ilegal, dan sebagai revenue collector untuk mengamankan kekayaan dan hak negara di bidang kepabeanan dan cukai dengan cara menjaga perbatasan laut Indonesia. “Operasi Patroli Laut Jaring Wallacea merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bea Cukai, khususnya di kawasan Timur Indonesia,” mulai dari perairan Kalimantan Bagian Timur hingga Papua untuk menjaga wilayah perairan Indonesia dari ancaman masuknya barang-barang ilegal dan berbahaya,” kata Djaka dalam keterangan resminya, Kamis (12/9).

Selain operasi patroli laut, Bea Cukai juga melaksanakan sinergi pengawasan bersama perairan Indonesia melalui pertukaran informasi dan data antar-kementerian atau lembaga, seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polri. Bea Cukai juga melaksanakan kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) negara lain, seperti Police Coast Guard terkait pertukaran informasi tentang narkotika, rokok, baby lobster, dan juga dengan Kastam Diraja Malaysia terkait operasi pengawasan di wilayah Semenanjung Malasysia.