Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyampaikan kekhawatirannya terkait dinamika pergantian jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I yang pada akhirnya dibatalkan. Menurut Hasanuddin, perubahan keputusan tersebut menyoroti adanya campur tangan politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI.
Hasanuddin menegaskan bahwa mutasi prajurit harus didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan dipengaruhi oleh tekanan politik atau opini masyarakat sipil. Ia juga mengkritik perubahan SK yang cepat dan tidak konsisten, yang dinilainya mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik pada netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
Lebih lanjut, Hasanuddin juga menyoroti kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dianggapnya kurang menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Menurutnya, TNI harus tetap menjadi alat negara, bukan alat politik, dan keputusan mutasi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi.
