Presiden Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku haruslah adil dan tidak hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Prabowo menekankan bahwa penunjukan perusahaan yang diizinkan untuk mengimpor harus dilakukan dengan bijaksana dan tidak diskriminatif.
Prabowo telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran yang disampaikan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang ingin menjaga keseimbangan hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat pasca pemberlakuan tarif timbal balik selama masa kepresidenan Donald Trump.
Shinta Kamdani, Ketua Apindo, mengatakan bahwa dalam merespons tarif timbal balik AS, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan mitra dagang di Amerika Serikat untuk memahami situasi yang terjadi. Mereka membahas potensi impor komoditas seperti kapas dan jagung, serta menekankan pentingnya impor langsung menuju industri tanpa melalui pihak ketiga guna mengatasi masalah yang ada.
Langkah yang diambil oleh Prabowo dalam mengatur kuota impor ini diharapkan dapat mengoptimalkan perdagangan negara tanpa adanya diskriminasi atau keuntungan yang hanya dirasakan oleh sejumlah perusahaan tertentu. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menjaga stabilitas perdagangan Indonesia dalam kerangka hubungan internasional yang sehat.
