Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto menekankan bahwa salah satu kunci negara yang bebas korupsi adalah memiliki hakim yang tidak bisa dibeli. Dia menyatakan hal ini saat menelepon Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, saat menyampaikan pidato kepada kelompok Solidaritas Hakim Indonesia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (8 Oktober).
“Percayalah, kunci negara yang makmur, berfungsi dengan baik, dan bebas korupsi adalah memiliki hakim yang tidak bisa dibeli,” tegas Prabowo.
“Oleh karena itu, hakim harus kuat, dan kondisi mereka harus sebaik mungkin yang bisa kita berikan. Ini adalah komitmen saya,” lanjutnya.
Sebagai Menteri Pertahanan Indonesia saat ini, Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kualitas hidup dan menjamin keamanan finansial hakim harus diutamakan.
“Anda bisa mempelajari pidato dan catatan masa lalu saya. Saya selalu percaya bahwa standar hidup hakim perlu ditingkatkan dan dijamin sehingga mereka dapat tetap independen dan menjalankan tugas mereka sebaik mungkin,” tambah Prabowo.
Ketekunan Prabowo untuk meningkatkan penghasilan hakim telah menjadi bagian dari visinya untuk negara ini.
Asosiasi Hakim Indonesia baru-baru ini bertemu dengan pimpinan DPR untuk menyatakan keluhan mereka tentang kurangnya kenaikan gaji selama 12 tahun terakhir. Mereka mengungkapkan bahwa pendapatan mereka saat ini tidak mencukupi untuk mendukung keluarga mereka.
Bagi hakim baru, pendapatan bersih mereka sekitar Rp 12 juta, terdiri dari gaji dasar Rp 3,5 juta dan tunjangan Rp 8,5 juta.
“Gaji kami sekarang seperti uang saku Rafathar untuk tiga hari,” kata Rangga, perwakilan hakim, merujuk kepada putra dari selebriti Raffi Ahmad. “Sementara itu, kami harus mendukung keluarga, anak-anak, dan orang tua kami,” tambahnya.
Rangga menekankan bahwa gaji Rp 12 juta tidak mencukupi, mengingat tingkat tanggung jawab hakim. Janji Prabowo untuk memperbaiki situasi ini telah disambut baik oleh para hakim yang menantikan perubahan positif yang telah dijanjikan setelah dia dilantik.
