Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berkomitmen untuk menjaga defisit fiskal rendah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya di bawah 3% relatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal ini langsung diungkapkan oleh Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, saat konferensi pers mengenai Kondisi Ekonomi Fundamental Saat Ini dan APBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada hari Senin (24 Juni).
“Kami juga telah menyampaikan hal ini kepada Presiden terpilih Prabowo, dan beliau telah meyakinkan kami. APBN 2024 akan menjaga defisitnya di bawah 3%, dan ini adalah komitmen bersama yang sudah disampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen untuk defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa menurut asumsi makro untuk APBN 2025, pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa defisit anggaran akan berada di antara 2,29% dan 2,82% dari PDB.
“Postur APBN 2025 masih berada dalam kisaran,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, pengumuman mengenai pengelolaan defisit fiskal yang berkelanjutan juga membantah rumor bahwa rasio utang akan meningkat menjadi 50% dari PDB.
“Posisi Rancangan Undang-Undang APBN 2025 dalam proses ini, melalui komunikasi terus menerus, koordinasi, dan sinkronisasi dengan tim Presiden terpilih, menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara Rancangan Undang-Undang yang sedang kami susun di bawah Presiden Jokowi dan program prioritas yang diinginkan dan akan diimplementasikan oleh pemerintahan baru Presiden terpilih, Bapak Prabowo,” terang Menteri Keuangan.
Pada acara yang sama, Thomas Djiwandono, anggota sektor keuangan dari Tim Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang menjadi 50% dari PDB.
“Hal tersebut tidak mungkin. Secara fundamental, kami tetap berkomitmen untuk target yang saat ini direncanakan oleh pemerintah dan yang akan disepakati oleh DPR nantinya,” pungkasnya.
Thomas menekankan bahwa timnya berkomitmen untuk mencapai target yang disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam APBN 2025 mendatang.
“Secara fundamental, kami berkomitmen untuk target yang saat ini direncanakan oleh pemerintah dan telah disepakati oleh DPR,” ujar Thomas.
