Acara #Bicaraterorisme: Tantangan Penanganan Terorisme di Masa Pemerintahan Baru
JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjelaskan terdapat 6 tantangan penanganan terorisme di masa pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Dua di antaranya yang menjadi perhatian serius terkait Warga Negara Indonesia (WNI) terasosiasi dengan Foreign Terrorist Fighter (FTF) dan pelibatan anak serta perempuan dalam aksi terorisme.
Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Ibnu Suhaendra mengatakan negara harus hadir melindungi seluruh WNI dari terorisme termasuk melalui rencana pemulangan (repatriasi) WNI yang berada di kamp-kamp pengungsian di wilayah Timur Tengah.
“Kami berharap bisa menjemput mereka di sana. Ini bentuk perlindungan kepada warga negara kita. Kami akan melakukan program deradikalisasi kepada mereka,” ujar Jenderal Ibnu pada acara #Bicaraterorisme: Tantangan Penanganan Terorisme di Masa Pemerintahan Baru di The Habibie Center, di Jakarta pada Kamis (16/5).
Sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan mengenai pemulangan WNI di luar negeri yang terasosiasi dengan FTF. Namun, BNPT berkoordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga terkait rencana ini. Mekanisme penanganan WNI terasosiasi FTF tertuang dalam Kepmenkopolhukam No 90/2023.
“Tantangan penanganan terorisme juga muncul dari pelibatan perempuan dan anak pada aksi terorisme yang jumlahnya semakin meningkat,” pungkas Ibnu.
Posisi perempuan dan anak dalam keterlibatan terorisme juga menjadi perhatian penting BNPT.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News.
