Senin, 22 April 2024 – 16:35 WIB
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat memimpin persidang. Foto: dokumen JPNN.com/Ricardo
jpnn.com, JAKARTA – Hakim konstitusi Saldi Isra menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion menyikapi permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) untuk Pilpres 2024 yang diajukan paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/4) ini melaksanakan sidang dengan agenda putusan terhadap permohonan dari AMIN. Saldi dalam persidangan menyebut dalil AMIN berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat beralasan hukum.
“Dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara atau penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum,” kata dia dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin.
Dari situ, Saldi menginginkan mahkamah untuk memerintahkan KPU bisa melaksanakan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah. “Demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil,” ujarnya.
Menurut Saldi, pembagian bansos demi kepentingan kontestasi politik tidak boleh dipinggirkan dalam putusan terhadap permohonan PHPU Pilpres 2024. “Pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan electoral menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali.”
Hakim konstitusi Saldi Isra menyebut dalil AMIN di sidang Mahkamah Konstitusi soal politisasi bansos dan mobilisasi aparat beralasan hukum.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
