Selasa, 23 Januari 2024 – 04:00 WIB
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Parung, Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com
jpnn.com, BOGOR – Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung menteri-menteri yang tidak netral dalam Pilpres 2024.
Anies pun berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sanksi terhadap para menteri yang tidak berlaku netral.
“Presiden (Jokowi) bilang harus netral bukan? Ada yang berani menentang perintah itu? Kalau ada yang berani, apakah presiden diam saja? Kalau presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan presiden, dan kalau ada yang tidak menaati presiden, maka beri sanksi pada yang tidak taat,” kata Anies saat kampanye akbar di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.
Menurut Anies, masyarakat menunggu ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pejabat yang tidak berlaku netral selama Pemilu 2024.
Kemudian, lanjut Anies, perlu dijelaskan pula secara lugas mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan menteri selama penyelenggaraan pemilu.
“Rakyat ini menunggu. Hey, kita sudah tahu nih, ini forbidden, tidak boleh masuk kalau ada tanda forbidden. Terus kalau ada yang masuk (melanggar) diapain? Kita sanksi. Sanksinya apa? Tilang. Betul, kan?” tegas Anies.
Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu pun mengaku khawatir penyelenggaraan Pemilu 2024 akan menjadi hancur ketika banyak diwarnai pelanggaran tanpa ada penindakan.
“Kalau tidak diberi sanksi, artinya apa boleh? Habis itu kacau jalannya. Kenapa kacau? Ya, semua orang melanggar, forbidden,” tuturnya.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung menteri-menteri yang tidak netral dalam Pilpres 2024 dan melawan perintah Presiden Jokowi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
