Transisi energi dan pengurangan gas rumah kaca sangat penting karena menyangkut keberlangsungan umat manusia di bumi.
Jika kita tidak mengurangi emisi dengan segera, suhu rata-rata bumi akan terus meningkat dan bumi bisa menjadi tidak dapat dihuni manusia karena kekeringan, kenaikan air laut, dan cuaca ekstrem.
Oleh karena itu, “greenflation” atau inflasi yang dipicu oleh kebijakan hijau adalah topik yang sangat penting untuk dipelajari oleh pemimpin kita.
Kita ingin hidup hijau, tapi dengan biaya apa, siapa yang membayar, dan dengan harga berapa? Berapa tambahan biayanya, siapa yang membayar, dan dampaknya bagaimana?
Kita dapat mencontoh Shanghai. Pajak untuk nomor kendaraan non-listrik dapat mencapai Rp. 300 juta.
Saat ini hampir 100% motor, 100% bus, dan 50% mobil di Shanghai menggunakan listrik. Langit Shanghai menjadi biru dan kota menjadi sunyi.
Pertanyaannya: Apakah rakyat Indonesia dapat memikul pajak pendaftaran nomor registrasi kendaraan bermotor sebesar ini demi percepatan elektrifikasi?
Kita bisa meniru negara-negara di Eropa. Kisaran harga listrik di sana adalah € 28 per 100 kWh, atau Rp. 4.760 per kWh.
Sekarang banyak negara Eropa yang mayoritas listriknya berasal dari energi terbarukan.
Sementara itu, kita masih mengandalkan listrik dari batu bara yang lebih murah. Kisaran harga listrik di Indonesia adalah Rp. 1.400 per kWh.
Pertanyaannya: Apakah rakyat Indonesia dapat memikul harga listrik yang tiga kali lipatnya demi percepatan transisi energi?
Faktanya, jika kita tidak melakukan transisi energi dan hidup secara hijau, maka keberlangsungan kehidupan di muka bumi terancam.
Namun juga fakta bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum mampu memikul inflasi atau biaya tambahan akibat kebijakan hijau.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih pemimpin yang belajar dan tidak meremehkan topik ini.
Sumber: https://prabowosubianto.com/memahami-greenflation-topik-penting-yang-dipelajari-gibran-namun-disepelekan-mahfud/
