Jumat, 05 Januari 2024 – 06:39 WIB
Soroti Politisasi Bansos, Neni Nur Hayati: Tak Beretika
Warga penerima bansos. Ilustrasi. Foto: Ricardo/jpnn.com
jpnn.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan maraknya aksi politisasi bantuan sosial atau bansos oleh elite politik tidak memiliki etika.
“Terkait dengan etika, ya, ini merupakan kemunduran demokrasi dan menunjukkan politik tuna adab,” tegas Neni pada wartawan, Kamis (4/1/2024).
Menurut Neni, penyerahan bantuan ketika masa tahapan kampanye berlangsung ini rawan untuk kepentingan politik dan pemenangan kandidat.
Sekelompok orang mempergunakan Bansos sebagai ajang mendulang simpati dan suara di masa kampanye.
Padahal Bansos bukan ‘milik perorangan’, melainkan program pemerintah. Namun, bansos di-setting sedemikian rupa untuk kepentingan politik.
“Penerima bansos adalah mereka dengan jumlah KK dan pemilih basis yang sangat jelas dan diindikasi akan dimanfaatkan oleh peserta pemilu,” ungkap Neni.
Hal ini bukan kali pertama, Neni mengungkapkan pada tahun 2019 kasus program PKH (program keluarga harapan) juga dipolitisasi.
“Penyaluran bansos dilakukan dengan pembagian stiker dan bahan kampanye politik lainnya,” ujarnya.
Direktur Eksekutif DEEP Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan maraknya aksi politisasi bansos oleh elite politik tidak beretika.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
