Pemerintah Kabupaten Lumajang menyamakan APBD 2024 dengan kebijakan fiskal nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah setempat. Penjabat Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, menyampaikan hal ini dalam keterangan tertulis pada Sabtu (12/11).
Penyelarasan kebijakan fiskal antara pusat dan daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan dilakukan melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBD, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Indah Wahyuni berharap bahwa dengan waktu yang terbatas, semua pihak terkait dapat menyelesaikan pembahasan RAPBD 2024 tepat waktu. Delapan prioritas pembangunan di Lumajang antara lain adalah pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata, serta peningkatan konektivitas wilayah.
Penyelarasan APBD Lumajang 2024 dengan fiskal nasional diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah setempat. Situs JPNN.com Jatim juga menyediakan konten-konten menarik lainnya.
